Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite

Dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit berkewajiban untuk membantu dan memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pelaksanaan pengendalian internal, implementasi GCG serta melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

    1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
    2. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas bisnis Perseroan.
    3. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
    4. Menyampaikan pendapat independen dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik terkait dengan jasa yang diberikan.
    5. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
    6. Memberi laporan kepada Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
    7. Menelaah dan memberi laporan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
    8. Memelihara kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
    9. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
    10. Membentuk, melakukan pengkajian dan memperbaharui Piagam Komite Audit.

 

Pedoman Kerja Direksi

Direksi adalah Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

demi kepentingan para Pemangku Kepentingan secara keseluruhan. Pengangkatan Direksi dilakukan melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dimana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Sampai dengan akhir Desember 2015, susunan Direksi

Perseroan :

  • Direktur Utama : Candra Ciputra
  • Direktur :
  • Rina Ciputra Sastrawinata
  • Junita Ciputra
  • Tulus Santoso
  • Tanan Herwandi Antonius

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki sebuah pegangan berupa Pedoman Kerja (Charter) yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas. Pedoman kerja ini meliputi prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi. Dengan adanya Pedoman Kerja

ini, Direksi diharapkan dapat menjalankan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Dalam melakukan pengelolaan terhadap aktivitas bisnis Perseroan, Direksi memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan Perseroan. Direktur Utama bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan setiap anggota Direksi. Sedangkan anggota

Direksi lainnya memiliki kedudukan yang setara dengan tugas Direktur Utama dalam mengordinasikan kegiatan seluruh anggota Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perseroan adalah sebagai berikut:

    1. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
    2. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
    3. Mengelola dan melakukan koordinasi seluruh kegiatan Perseroan.
    4. Menetapkan berbagai kebijakan dan strategi yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan.
    5. Menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
    6. Melakukan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan.
    7. Mengarahkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan yang meliputi pembebasan tanah, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan (estate management).
    8. Melakukan penanganan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan secara efektif, efisien dan terpercaya demi menjamin ketersediaan dana dalam rangka menunjang seluruh kegiatan usaha Perseroan.
    9. Membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas dan tanggung jawab serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.
    10. Menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing

 

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kinerja dan kebijakan Direksi dalam menjalankan rencana bisnis Perseroan, Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan masukan atau pertimbangan lainnya mengenai isu-isu material kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan, memantau efektivitas penerapan

GCG yang dilaksanakan Perseroan, dan memastikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) Perseroan. Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

  • Komisaris Utama : Dr. (HC) Ir. Ciputra
  • Komisaris : Dian Sumeler
  • Komisaris : Kodradi

 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bersama Direksi menetapkan suatu Pedoman pelaksanaan kerja (Charter) yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas yang mencakup prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundangundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dengan adanya Pedoman Kerja ini, Dewan Komisaris diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata kerja Dewan Komisaris.

 

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan dalam hal implementasi GCG berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

  • Melakukan pengawasan terhadap sistem dan kebijakan pengaturan internal serta manajemen;
  • Melakukan pengembangan praktik GCG dan memastikan penerapannya oleh Perseroan pada semua tingkat;
  • Mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
  • Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya jika dianggap perlu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.
  • Memastikan implementasi GCG Perseroan berjalan dengan baik dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan;
  • Memberi kepastian bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham.
  • Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.